Aneh Menolak RUU Pendidikan Tinggi

May 3, 2012 in Life

Jangan menolak pengundangan RUU Pendidikan Tinggi. Yang harus dilakukan adalah revisi pasal-pasal yang tidak tepat. Dan penentang RUU ini harus mengajukan alternatif.

Kita harus segera memiliki RUU Pendidikan Tinggi. Penyebabnya adalah pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tanpa UU PT itu pendidikan tinggi di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Kalau kita membabi buta menolak RUU ini, maka kita memelihara status quo yang kita sama-sama tahu tidak kita sukai ini.

Jadi apa sikap yang tepat? Mengubah pasal-pasal yang kita tidak sepakati.

Ada beberapa isu teknis, misalnya soal konsistensi pasal per pasal. Kemudian kejelasan alur ideologi pendidikan tinggi. Juga soal kelaziman hirarki perundangan di mana terlalu banyak pasal UU yang hendak dilaksanakan oleh Peraturan Menteri yang seharusnya dijabarkan pada Peraturan Pemerintah. Hal-hal teknis begini memang harus diperbaiki.

Kemudian ada isu penting: kehadiran pendidikan tinggi asing di Indonesia. Hapus saja pasal-pasal itu, sehingga perguruan tinggi asing (PTA) tidak boleh beroperasi di Indonesia. Atau UU harus tegas mengatakan bahwa PTA harus mengikuti semua peraturan akademik Indonesia. Juga harus menganut ideologi pendidikan yang sama. Masak PTN dan PTS disusahi berbagai regulasi, sedangkan PTA boleh bebas? Masak boleh PTA mengajarkan filosofi pendidikan asing? Dan syarat penerimaan mahasiswa, termasuk bagi mahasiswa miskin, juga berlaku pada PTA.

Nah sayangnya gelombang penolakan justru menggunakan alsan-alasan yang menurut saya konyol.  Mulai dari liberalisasi pendidikan sampai pada kapitalisasi pendidikan. Pendidikan mahal.

Itu ide dari mana? Menurut saya logika orang yang menolak RUU PT dengan alasan seperti itu logika orang sakit jiwa.

Yang ada sekarang adalah pendidikan mahal dengan kualitas tidak unggul. Mengapa? Karena diselenggarakan langsung oleh pemerintah dengan kebijakan nasional. Dan sejak jaman dulu pemerintah tidak pernah bisa menghasilkan pendidikan unggul. Paling banter pendidikan memadai. Pemerintah bisa membuat pendidikan dari buruk menjadi sedang. Tapi dari tingkat sedang menjadi unggul, itu harus dilakukan oleh pihak yang lebih kompeten.

Karena keunggulan diperoleh lewat kerja keras dan kompetisi. Mana bisa pemerintah melakukan hal itu?

Perhatikan berbagai contoh seperti sektor Telekomunikasi. Dulu PT Telkom itu bernama PTT, diselenggarakan oleh pemerintah. Karena mental pegawai negeri masih terlalu besar, kualitas pelayanan buruk. Pasang telepon ke rumah tidak pernah dilayani. Kualitas mulai naik saat menjadi Perumtel. Dan layanan PT Telkom hari ini sudah jauh lebih baik dan kompetitif sejak terjadi liberalisasi telekomunikasi. Pembantu rumah tanggau punya ponsel di rumahnya, seorang satu.

Jadi liberalisasi dan kompetisi menurunkan biaya dan menaikkan layanan.

Memang banyak orang tidak suka bidang pendidikan dipegang oleh pedagang. Saya juga kurang suka.

Solusinya adalah pendidikan tinggi bukan dipegang pemerintah, bukan dipegang pedagang, tetapi dipegang oleh masyarakat. Sektor publik. Terutama komunitas pendidikan itu sendiri. Masyarakat diberdayakan untuk menjalankan pendidikan. Persis seperti yang divisikan oleh Ki Hadjar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia.

Nah agar masyarakat juga tidak sembarangan dan ngawur, masyarakat perlu dibekali dengan aturan hukum. Regulasi. Payung hukum. Agar masyarakat bisa menyelenggarakan pendidikan tinggi, atas nama negara.

Dan payung hukum itulah yang hendak diberikan oleh RUU Pendidikan Tinggi!

Kalau para penolak RUU ini beralasan bahwa RUU ini menyebabkan pendidikan tinggi mahal, maka seharusnya para penolak menggunakan UU ini sebagai payung hukum untuk mendirikan sendiri perguruan tinggi yang gratis. Mau nggak? Karena RUU ini memberi peluang untuk masyarakat mendirikan universitas gratis seperti itu.

Belajarlah dari Air Asia dan Lion Air. Saat perusahaan penrbangan seperti Garuda dan Merpati memonopoli penerbangan di Indonesia, harga tiket amat mahal. Pelayanan penumpang minim. Hanya orang kaya bisa terbang. Begitu dilakukan liberalisasi industri penerbangan, Air Asia masuk. Lion Air masuk. Dengan tekad menyelenggarakan penerbangan murah. Hasilnya: anybody can fly. Dan mereka harus tetap mengikuti regulasi keselamatan penerbangan.

Bahkan Garuda pun jadi ikut berbenah diri sehingga kualitasnya meningkat jauh, dengan harga tiket jauh lebih murah ketimbang dulu. Dan saya bisa beli tiket lewat sms. Dulu mana bisa semudah itu?

Poin saya: segala yang mahal adalah peluang bagi entrepreneur untuk bersaing membuat yang lebih murah. Asalkan ada payung hukum dan regulasi yang menjamin hal-hal mendasar.

Anyway, sebagai penutup, ayolah jangan mau jadi bangsa murahan. Pengen BBM subsidi. Pengen pendidikan tinggi gratis. Pengen tunjangan pemerintah. Pengen BLT. Segalanya pengen murah. Hasilnya kita jadi murahan.

Ini sama dengan melanggengkan kemiskinan, karena kita menyiapkan negara ini dengan asumsi rakyatnya akan tetap miskin. Semua aturan didesain untuk membuat kita semua miskin.  Kapan kita bisa belajar jadi orang kaya, kalau kita terbiasa seluruh aspek hidup kita harus ditopang?

Pasal-pasal tertentu RUU Pendidikan Tinggi harus direvisi. Tapi RUU nya sendiri jangan ditolak!