UU BHP Batal

Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHPP) dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Saya punya mixed feelings dengan perkembangan ini.

Undang-undang BHP menetapkan lembaga pendidikan seperti universitas maupun sekolah sebagai badan hukum yang berdiri sendiri di depan hukum. Artinya badan-badan ini bisa melakukan tindakan hukum. Dan tindakan hukum ini diatur dalam UU ini. Dan lembaga pendidikan secara umum bertanggungjawab pada negara, pada publik, bukan pemiliknya. Sudah seharusnya begitu, karena pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nasional.

Ini sebenarnya menguntungkan. Karena banyak universitas berjalan sebagai badan pemerintah. Dosennya adalah pegawai pemerintah. Peeraturannya adalah peraturan pemerintah. Dan kita tahu bahwa ini membuat universitas menjadi badan birokratis. Sukar menjalankan kegiatan akademis mandiri dalam suasana birokrasi.

Demikian juga universitas swasta selama ini dikuasai Yayasan. Bukan rahasia lagi Yayasan kemudian mendikte pimpinan universitas. Kemudian yayasan memiliki berbagai misi dan agenda, dengan memanfaatkan pendidikan. Termasuk mencari keuntungan finansial atau agenda lain. Jadi keberadaan universitas tidak lagi menjadi badan publik, badan hukum, tapi menjadi alat yayasan.

Ini rugi besar.

Di pihak lain, UU BHP memang tidak sempurna. Terlalu banyak mengatur hal-hal yang detail, seperti porsi pembiayaan dan sebaginya. Seharusnya ia meniru UU yayasan yang lebih sederhana, yang cukup untuk membuatnya badan hukum yang bertanggungjawab pada publik dan hukum negara.

Nasi sudah menjadi bubur. Bagi saya ini merupakan kemunduran  terutama bagi universitas di Indonesia.


  1. nugie

    Kalau UU BHP ini tidak menyebabkan meningkatnya biaya yang harus dibayarkan masyarakat untuk membuat mereka menjadi pintar, saya yakin tidak akan digugat, pak.

    Rakyat itu cara berpikirnya ga ribet kok pak.

    Rakyat pasti bertanya2: Katanya pendidikan adalah hak warga negara (UUD lho yang bilang), tapi kenapa jalannya dipersulit dengan meningkatkan biaya pendidikan ? Semakin tahun semakin naik, apa ga bete tuh tukang becak yang anaknya pengen banget kuliah di PTN ?

    Pendidikan, yang adalah tugas negara untuk mengadakannya, pelan2 dicekoki slogan : “pendidikan adalah investasi”, sehingga logikanya pelan2 diarahkan ke “kalau mau pintar ya harus rela bayar mahal.”

    Intinya, saya setuju dengan MK.

  2. Parman

    Saya mengucapkan syukur pada Allah atas dibatalkannya UU ini. Dengan gaji 3 juta saat ini sulit sekali untuk untuk mampu membayar biaya pendidikan di UI. Apalagi untuk harga pendidikan di UI 8 tahun ke depan. Jelas harga pendidikan saat ini sangat gak masuk akal bagi kami.
    Mudah2an dengan batalnya UU ini maka pendidikan di Perguruan Tinggi menjadi sama dengan saat pak Harto dulu (murah berkualitas). Jangan ada macam2 alasan dan dalih untuk memungut biaya (baca ” HARGA”) pendidikan agar mahal….

  3. Sama saya juga mixed feelings. Idealnya sih memang biaya sekolah murah.

    Tapi dengan kondisi sekarang: UU BHP dibatalkan maka bagi PTN-PTN yang sedang berusaha menuju standar internasional sama artinya mau terbang, tahu-tahu sayapnya diikat.

    Siapa bilang pendidikan di zaman Pak Harto lebih berkualitas. Jaman dulu dosen-dosen biasa ngobyek di luar dan nyaris nggak pernah ngajar karena pendapatan mengajar di kampus sangat minim. Kalau yang sekarang, tuntutannya harus full time di kampus. Tentu harus sesuai juga dong rewardnya.

    Belum lagi aspek-aspek keleluasaan dari sisi SDM, pengembangan penelitian, akademik, infrastruktur, dll.

  4. Fajar

    Selama ini yang saya tahu, komponen SPP mahasiswa hanya mampu menutup sekitar 10% biaya operasional kampus, termasuk pelayanan kepada mahasiswa. Nah sisanya yang 90% menjadi beban kampus melalui kerjasama, riset dan usaha-usaha lainnya dan beban pemerintah melalui APBN. Khusus untuk PT yang berstatus otonom (BHMN) seperti ITB, UGM, UI, IPB, dan Unair? anggaran rutin dari pemerintah untuk operasional kampus dikurangi (rencananya mau diganti dengan sistem block grant yang dapat dikelola sendiri oleh kampus, dan akan diaudit oleh pemerintah dan DPR, namun peraturan tentang ini belum ada – jadi status sudah diubah sejak tahun 2000 namun aturan pendanaan sistem block grant belum ada hingga sekarang). Nah kekurangan (prosentasenya cukup besar lho – di atas 50% + tarif listrik dan telpon berubah dari sosial ke bisnis) itulah yang harus ditutup oleh kampus supaya operasional kampus dan pelayanan kepada mahasiswa dapat berjalan dengan baik. Caranya gimana? Ya tentunya dengan mengoptimalkan pemasukan dari riset, kerjasama, dan usaha-usaha yang dilakukan kampus. Kalo ternyata itu semua belum mampu menutup kekurangan tersebut, ya mau nggak mau kampus harus menaikkan biaya pendidikan mahasiswanya. Jadi itu yang menyebabkan SPP mahasiswa menjadi mahal. Namun demikian kampus tetap komit untuk menyediakan kursi bagi mahasiswa yang kurang mampu, walaupun dibatasi hanya sekitar 20%.




Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: