Pajak, Bunga, dan Riba… Hampir sama?

Pajak, bunga, dan riba sama-sama mengambil sejumlah uang, presentase dari sesuatu yang lebih besar. Kalau tidak hati-hati, kita semua, termasuk negara, mempraktekkan sistem keuangan yang bisa membangkrutkan semua.

Riba itu mempraktekkan lintah darat. Ia meminjamkan uang pada orang lain pada jangka waktu tertentu. Kemudian selama uang belum dikembalikan, ia memungut sejumlah uang, yang dihitung dari prosentasi uang pinjaman itu.  Pada dasarnya uang dijadikan komoditas. Barang dagangan.  Bukan alat tukar.

Orang terjebak lintah darat biasanya karena berjodohnya ketamakan dengan kebodohan. Ada orang miskin yang ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak punya uang.  Bukannya ia bekerja dan menambung dulu, ia malah pinjam uang. Orang kaya yang punya uang ingin mencari untung dari hasrat orang miskin ini. Orang kaya ini ingin duduk-duduk menerima pemasukan, bukan karena bekerja, tapi karena memiliki aset. Maka berjodohlah kedua orang ini dalam mekanisme lintah darat.

Ini sebenarnya cuma perkara yang tidak perlu dibesar-besarkan seandainya perjodohan ini insidental.  Artinya seandainya kejadian seperti ini tidak lumrah. Namanya juga orang. Kadang-kadang bertindak bodoh.

Masalahnya, ini melembaga dalam bentuk perdagangan uang dan surat berharga jenis sekunder dan tersier. Pada awalnya, wajar saja bila seseorang meminjam uang di bank, ia harus membayar pengembaliannya lebih dari pokoknya. Ini karena bank harus menggaji pegawainya. Jadi bunga pinjaman itu sebenarnya untuk mengcover biaya operasional. Juga memperhitungkan resiko gagal kredit.

Tapi lama-lama ketamakan orang mengambil alih logika ini. Semua bunga dihitung berdasarkan suku bunga. Jadi uang berubah menjadi komoditas, produk finansial, yang diperjualbelikan.  Ini kemudian diperluas dengan produk finansial baru, seperti kertas berharga, sekuritas, bahkan sesuatu yang mengada-ada seperti indeks. Jadi bayangkan sekarang rumitnya, produk finansial dikenakan pada produk finansial.  Bunga dikenakan pada bunga, berlapis-lapis. Semua kosong, hanya permainan khayalan yang diwujudkan dalam bentuk kertas. Surat berharga, yang sebenarnya tidak berharga apa-apa.

Semua ini mewujudkan impian orang tamak: duduk-duduk, dan membiarkan aset bekerja sendiri menghasilkan uang. Memang sudah sifat manusia, gampang menyerah, membiarkan logika sehat kalah pada ketamakan. Sepanjang saya terima bunga, ngapain mikir “kok bisa ya saya duduk-duduk uang datang”?

Nah sekarang pajak kita bagaimana? Sebenarnya pada prinsipnya pajak itu penting.  Negara modern harus dibiayai warganegaranya.  Untuk ini setiap waraga negara perlu membayar pajak.  Tidak banyak debat di situ.

Tapi kalau logika ini benar, bagaimana cara menghitung pajak?  Tentu DPR harus menyetujui budget APBN, katakanlah Rp 1000 triliun. Kemudian hitung berapa jumlah penduduk, katakanlah 250 juta. Maka setiap orang harus membayar pajak Rp 1000 triliun / 250 juta orang = Rp 4 juta per orang, pertahun. Kalau pemerintah menerima uang dari BUMN atau hasil alam, maka pajak perorangan bisa berkurang.  Kalau pemerintah menerima hasil pajak penjualan (PPN), maka pajak perorangan terus turun lebih kecil lagi.  Begitu logikanya, bukan?

Tapi dalam praktek, pemerintah seluruh dunia mengambil cara prosentase.  Ia menerapkan prosentase pada income.  Dengan demikian orang yang berhasil kreatif mendapatkan pemasukan terkena beban yang lebih besar. Padahal semua warga mendapatkan hak dan layanan yang sama. Jadi pemerintah tidak lagi melihat pajak untuk memenuhi kebutuhan APBN, tapi mulai keasikan mendapatkan dana dengan menerapkan presentase. Mereka membanding-bandingkan tarif pajak di luar negeri, kemudian mengambil suatu angka dan menerapkannya di negaranya.

Kalau masih sampai di sini, pada umumnya orang masih bisa terima. Walaupun dengan menggerutu.

Yang parah itu saat konsep riba mulai diterapkan pada perpajakan.  Pajak dilakukan berkali-kali.

Saya ambil contoh sederhana, yang saya hadapi sehari-hari. Pemerintah mengumpulkan pajak untuk mendanai program pemerintah. Katakanlah mendanai program riset, semilai Rp 100. Saat ITB mengerjakan program itu, dana program riset dikenakan pajak (10% PPN + 2% PPh). Aneh bukan?  Dana yang ia kumpukan dari hasil pajak untuk mendanai program ia pajaki lagi! Akibat konsep riba ini, jadi dana yang turun ke ITB tinggal Rp. 88 untuk mengerjakan tugas sekelas Rp. 100.

Yang lebih buruk lagi, proyek riset pada umumnya sarat dengan tenaga peneliti.  Jadi sebagian besar dana itu sebenarnya untuk membayar gaji. Serkarang apa yang terjadi?  ITB menerapkan konsep pajak yang sama. Ia menetapkan semacam pajak yang disebut DPI (dana penyertaan institusi) sebesar 67%. Jadi asumusi proyek Rp 100 itu sepenuhnya untuk gaji, maka gaji yang diperoleh tinggal 33% x Rp 88 = Rp. 30!

Nah keburukan mencapai titik ekstrim saat peraturan pajak menerapkan pajak penghasilan pada peneliti dengan tarif progresif. Di setiap akhir Maret, si peneliti harus menyetor pajak penghasilan dengan tarif progresif. Pada umumnya tarif yang harus digunakan adalah 25%.  Jadi yang ia terima tinggal 75% x Rp 30 = Rp 22.5.

Sekarang perhatikan: negara merencanakan suatu program riset dengan nilai Rp 100. Tapi pada akhirnya program ini harus diselesaikan dengan dana Rp 22.5. Coba bayangkan, bagaimana kualitas pelaksanaan dari program riset ini?

Dan lebih konyol lagi. Pemerintah bangga “berhasil” mengumpulkan uang pajak Rp 12 + Rp 7.5 = Rp. 20 dari setiap Rp 100 programnya sendiri, yang sebenarnya didanai dari uang pajak itu sendiri!!  Jadi uang hasil pajak itu dipajaki lagi berulang-ulang. Kalau ini bukan riba, saya tidak tahu lagi apa namanya….

Jadi tidak heran kalau bukan cuma ekonomi menjadi kacau.  Program pemerintahpun menjadi kacau.  Karena konsep uang berbunga uang diterapkan secara terinstitusi. Pajak, bunga dan riba sudah hampir sama.


  1. Pak armein…analisa yang sangat bagus. Kalau boleh menambahkan sikit: Bukankah kita sudah dianjurkan untuk berjual beli dan sedekah dan dilarang untuk praktik riba. Hal yang sama mungkin juga terjadi untuk penyusunan APBN kita pak…kalau pendapatan < belanja maka kita tinggal minta utang ke negara Donor. Setelah utang cair sang pihak yang berwenang yang mengurusi keuangan negara dengan bangga mengatakan bahwa neraca pendapatan dan belanja berimbang…karena mereka menganggap utang adalah pendapatan..padahal utang ya utang… Ujung-ujungnya kita akan terperangkap ke riba lagi pak…uang yang kita pinjang harus kita cicil dengan bunga yang sangat tinggi. Konon negara telah mencicil bunga utang tersebut sejumlah uang yang telah dipinjam…tamatlah riwayat negara dan bangsa ini…terbelit utang karena praktik riba…

  2. Analisis yang hebat pak!
    saya jadi ngerti sedikit2 tentang perpajakan negara kita…
    nah terus Rp.20 itu dipake pemerintah buat apa ya?
    buat gaji mereka gitu ya?

    penyusutan yang sangat besar dari dana awal.. o.O
    sangat menyedihkan..

  3. DiN

    Kalau gaji PNS dipajak juga atau tidak Pak? Ia dari APBN bukan?

  4. Sepengetahuan saya, Itulah mengapa kalau dalam Islam Rasul melarang segala macam bentuk Riba. Namun dianjurkan pengutang melebihkan pengembalian utangnya secara SUKARELA. saya rasa untuk menjaga silahturahmi.🙂

    Great post. “Dalem.”😉

  5. Belum lg kalau hasil pajaknya dikorupsi Pak… Pajak, dipajakin terus dikorupsi… Korupsi ini kena pajak ndak ya?

  6. kalau saya sadar aja pak sebagai warga negara negara yang baek yah harus bayar pajak abis mo di apain lagi inti nya nerimo bae sambil ngomel2

  7. Oya, apakah di ajaran Nasrani riba diharamkan pak?

    • azrl

      @Fikri: Bukan cuma riba, secara umum ajaran Kristen melarang cinta uang, karena cinta uang dianggap akar banyak sekali kejahatan. Jadi sistem riba atau bukan, sepanjang dimotivasi keserakahan dan cinta uang dipandang tidak kristiani. Lebih spesifik lagi, riba dalam pengertian meminjamkan uang pada orang susah dengan bunga yang tinggi bertentangan dengan prinsip Kristiani. Masalahnya jadi dobel: cinta uang tadi itu dan memberatkan orang yang lagi susah. Kira-kira begitu ya.

  8. Wow, saya jadi belajar perspektif yang lebih luas. Terima kasih pak🙂

    Punten jadi nanya lagi nih. kalau pandangan Bapak mengenai sistem perbankan kita yang bertumpu pada kredit itu bagaimana?

    Beberapa hari yang lalu saya berdiskusi dengan beberapa orang dekat saya namun dari sudut pandang islam. jadi ingin tahu pandangan dari sudut pandang berbeda. kalau memang kepanjangan, di buat post baru saja pak🙂

    Terima kasih sebelumnya.🙂

  9. nice…
    contoh sederhana dan bikin saya ngerti (secara perbankan itu kan complicated, aneh).

    iya ya..memang riba itu dzolim, Pak..

  10. ikhwansururi

    Pembahasan anda bagus sekali,tp perlu jg diketahui bahwa pajak itu tidak hanya berfungsi sebagai budgeter ( penerimaan) tp jg reguler (pengatur,cth barang mewah dipajaki tinggi).
    Selain itu sebenrnya setiap tambahan penghasilan itulah yang dipajakin,bukan atas total uangnya yg menjadi sumber penghasilan.
    Pajak atas barang yg anda makud itu sudah ditambahkan ke harga barang,sehingga semua menanggung dan itulah bentuk partisipasi negara kepada rakyat.
    Soal dana dari APBN yg dipajaki lg sepertinya bodoh kata anada.justru untuk menumbuhkan keadilan,karena masa penghasilan dari sesama swasta kena pajak,penghasilan dari pemerintah ga kena pajak.




Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: