Pemeriksaan Pajak 2006

Minggu lalu saya menerima sepucuk surat dengan amplop cantik.  Surat dari Kantor Pajak Bandung Bojonagara.  Saya mendapatkan ucapan terimakasih dan pemberitahuan penghentian pemeriksaan pajak saya.  Saya masih termenung dengan semua proses ini.

Mungkin belum pada tahu, Januari 2008 kemarin saya mendapat sebuah surat pemberitahuan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 saya mengandung kekeliruan.  Jadi saya kurang bayar belasan juta rupiah.

Wah, tentu saya tidak terima, dan saya berusaha memperjuangkannya.  Pegawai negeri sipil (PNS) golongan IIIC berhutang pajak belasan juta rupiah?  Saya datang ke kantor pajak, untuk mempertanyakan ini.  Di situ saya mendapat penjelasan bahwa seharusnya PNS tidak perlu lagi bingung dengan pajak.  Gaji dan insentif yang saya terima harus sudah dipotong pajak.  Jadi ITB seharusnya memotong gaji saya untuk pajak, dan menyetornya setiap tahun.  Saya tahu beres.

Lha rupanya, menurut petugas pajak, ITB kurang memotong pajak, sehingga gaji yang saya terima itu kelebihan.  Jadi saya harus mengembalikan.  Bayangkan saya harus mengembalikan uang gaji yang saya terima di tahun 2006.  Kan sudah dibelanjakan?  Sudah uang gaji tidak cukup, sekarang harus dikembalikan.  Dan belasan juta itu adalah enam bulan gaji PNS IIIC.  Saya geleng-geleng takjub.  Saya disarankan untuk menghubungi ITB untuk menyelesaikan masalah ini.

Maret 2008 datang surat perintah pemeriksaan dari Kantor Pajak yang mengejutkan saya. Saya diperintahkan untuk menyerahkan semua dokumen keuangan saya, sampai ke detail-detailnya.  Kemudian surat itu berisikan semacam ancaman termasuk untuk menyita harta kekayaan saya bila diperlukan.

Saat membaca surat itu saya sangat kecewa.  Saya sudah membayar pajak sejak lama.  Saya sangat percaya setiap warga negara wajib membayar pajak.  Itu tanda kita punya negara modern.  Saat orang belum pada punya NPWP, saya sudah punya.  Sementara banyak rekan saya tenang-tenang saja karena belum punya NPWP.  Pajak Bumi Bangunan tidak pernah lupa dibayar.  Sekarang saya harus menyiapkan semua data keuangan tahun 2006.  Siapa di republik ini yang menyimpan data keuangan rumah tangga sehari-hari di tahun 2006?

Saya datang ke kantor pajak untuk protes lagi.  Mengapa terjadi seperti ini?  Menurut petugas pajak, ini akibat saya meminta pengembalian pajak.  Lha saya tidak pernah meminta pengembalian pajak.  Saya memperlihatkan SPT 2006 yang tidak meminta pengembalian pajak.  Mereka juga ikut bingung.  Tapi surat perintah sudah keluar.  Dan saya harus comply.

Saat itu saya sungguh menyesal punya NPWP.  Saya iri kepada banyak warga negara yang tidak punya NPWP.  Ngapain sih dulu saya berusaha untuk taat pajak.  Centil amat.  Sekarang justru saya diperlakukan seperti penggelap pajak.  Kekayaan yang tidak seberapa itu pun terancam disita untuk negara.  Hehe, saya mentertawakan diri sendiri.  Bertahun-tahun kita mencoba memberikan apa yang terbaik untuk negara ini, dan tiba-tiba kita dalam posisi begini.

Satu yang memberikan harapan pada saya adalah para petugas pajak di lapangan, orang-orang yang berhubungan langsung dengan saya, berusaha keras menolong saya.  Mereka juga menyadari kekecewaan saya.  Mereka juga merasa membuang-buang waktu memeriksa PNS golongan IIIC.  Tapi surat perintah terlanjur keluar.

Saya coba mencari hikmah nya.  Saya bertekad menjalani semua proses pemeriksaan.  Saya ingin tahu dan ingin belajar.  Saya kumpulkan semua informasi kekayaan saya, sampai ke cincin kawin istri saya.  Sambil saya mencoba mengerti semua prosesnya.  Dan ini makan waktu berbulan-bulan.

Dalam proses ini terungkap banyak hal.  Betapa rapuhnya sistem administrasi perpajakan gaji saya.  Dokumen pendukung yang harusnya dimiliki bendaharawan yang memotong gaji saya itu sukar ditemukan.  Pada dasarnya, semua kesulitan yang saya hadapi itu adalah akibat ketidak-tertiban mereka yang menggaji saya, sehingga beban pajak dibebankan pada saya.

Saya juga jadi paham, pajak di Indonesia itu kurang adil.  Saat saya di Canada, pajak penghasilan dihitung setelah income saya dikurangi dengan biaya-biaya hidup.  Tapi di Indonesia, pajak penghasilan perorangan dihitung langsung pada jumlah gaji.  Tidak penting biaya hidup membengkak besar.  Memang ada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tapi jumlahnya sangat kecil.  Sekitar sejuta sebulan.

Tapi saya bersyukur, setelah saya berusaha keras memenuhi semua ketentuan, petugas pajak yang mengurusi saya memutuskan untuk mengakhiri pemeriksaan.  Bersama-sama kami melakukan penghitungan ulang berdasarkan ketentuan yang ada.  Saya mendapat hitungan pajak yang baru, yang lebih rendah dari hitungan awal yang belasan juta itu.  Kemudian petugas pajak mengenakan sunset policy, sehingga saya bebas denda dan bunga.  Sebenarnya tagihan pajak itu harus dibayar sebagian besar oleh negara dan ITB, karena uang tersebut gaji dari negara dan ITB.  Tapi saya bayar dulu, dan mau lihat apakah negara dan ITB bersedia menggantinya.

Dua minggu setelah saya melunasi tagihan (yang seharusnya dibayar employer saya itu), datang sepucuk surat dengan amplop indah itu.  Ada ucapan terimakasih karena saya sudah membetulkan SPT 2006.  Tentu saya bersyukur dan berusaha untuk tidak trauma memiliki NPWP.  Saya berterimakasih sekali kepada para petugas di lapangan, yang terus berusaha membantu dan meng-educate saya.  Dan mereka tidak minta uang sepeserpun.

Suatu saat saya ingin sekali berjumpa dengan Dirjen Pajak atau bahkan sekalian Menteri Keuangan, untuk berdiskusi mengenai peristiwa ini.  Urusan pajak itu harus dilakukan dengan penuh rasa keadilan.  Dan akibat kesalahan institusi dalam pemotongan pajak jangan dibebankan kepada pegawainya. Peristiwa semcam ini bisa membuat orang menyesal memiliki NPWP.  Dan ini membuat negara kita mundur menjadi negara pra-modern.


  1. Coba submit peristiwa ini di “Surat Pembaca” detik.com pak! Kalau melihat komentar-komentarnya, pembacanya luar biasa banyak! Siapa tahu akhirnya terbaca high level manager dirjen pajak.

    Eh pak! Besok saya ngajar terakhir kelas farmasi ya! Tampaknya mereka sudah kangen sekali kepada dosen yang sesungguhnya! Kuliah saya masih kalah menarik dengan Pak Armein. Ha3x. Selamat bertugas kembali setelah Lebaran nanti!

  2. Makanya pak saya ngga bikin NPWP. Eh tadi pagi sama pak Budiman malah diurusin. Haduh….

  3. suciutami

    Orang Bijak. Taat Pajak.. slogan yang cukup kena dihati.. oiya, sekedar info dan berniat membantu.. Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, silahkan kirim CV ke email marketing@jacindonesia.co.id karena JAC Indonesia memiliki 350 lowongan baru tiap bulannya.. terima kasih..

  4. azrl

    @AAA: nuhun pisan pak atas kebaikannya mengisi kuliah ini. Ia setelah lebaran saya coba mulai isi lagi. Sebenarnya saya senang sekali pa Arry yang isi karena menurut saya pak Arry sangat qualified, knowledgeable dan antusias dengan topik ini. Jadi mahasiswa kita itu untung besar. Kalau pak Arry mau, sampai selesai semester juga diisi pak Arry saya pasti senang, pak.

  5. Saya juga pernah kena seperti ini pada tahun 2004, malah komentar petugasnya ngeselin banget, hampir saya tantang berkelahi…lha disitu sebetulnya karena kantor memotongnya pajak kelebihan, jadi saya kelebihan bayar. Padahal saya tak minta dikembalikan kelebihannya…tapi itulah prosedurnya kalau kelebihan bayar, dicurigai ada usaha sampingan…saya kesal sekali, lha saya tinggal di rumah dinas kantor, pergi pagi pulang malam, memangnya masih kuat dapat kerjaan sampingan lagi? Akhirnya mereka sadar dan minta maaf, dan proses selesai.

    Pembelajarananya, hasilnya harus nihil pak, walau secara perhitungan kelebihan bayar….Mungkin ini yang perlu diketahui petinggi pajak, kenapa orang malas punya NPWP (padahal saya punya sejak tahun 1985, dan selalu mengirim SPT tepat waktu).

  6. Salut untuk Bapak.., insya Allah pak pajak yang bapak setorkan secara tidak langsung berkontribusi bagi bangsa ini dan menjadi amalan bapak di dunia. Amalan di dunia menjadi suply energi yg ga ada matinya diakherat kelak. Amin
    🙂

  7. armansyah

    Pak Armein yth

    Ikut prihatin membaca kisah bapak. Saya juga mantan karyawan yang sekarang sedang berusaha bekerja sendiri.
    Saya cuma mau tanya, data keuangan apa yang di minta oleh orang pajak? Setahu saya karyawan beda dengan bekerja sendiri. Kalau yang bekerja sendiri, memang penghasilan kena pajak didapat dari selisih pemasukan dengan biaya-biaya tertentu yang memang harus ada data/dokumennya. Tapi untuk karyawan dokumen yang diperlukan hanyalah data penghasilan dari employer (biasanya ada slip gaji dan bukti potong pph). Kalau kita juga tidak punya biasanya pemberi kerja punya.

    Apakah yang diminta hanya slip gaji termasuk biaya2 pribadi bapak?
    Salam

    armanstock@yahoo.co,id

  8. azrl

    @armansyah: Kalau untuk mengisi form SPT Tahunan, tidak ada data yang diperlukan kecuali data penghasilan dan data pembayaran pajak yag sudah dilakukan. Slip gaji bisa dijadikan bahan pendukung dan dilampirkan. Kemudian minta bukti stroke pajak nya pada employer.

    Sayangnya data pengeluaran tidak ditanya, kecuali zakat. Jadi kita tidak bisa melakukan pengurangan pajak, kecuali punya bukti membayar zakat.

    Kemudian, setelah melaporkan penghasilan dan pajak, catat dan laporkan juga jumlah kekayaan serta hutang. Ini tidak mempengaruhi pajak apapun kecuali mungkin Pajak Bumi Bangunan.
    Salam saya, dan terimaksih sudah berkunjung

  9. azrl

    oh ya sebelum lupa. Bila kita bekerja sendiri, sebagai pengusaha, dokter, atau konsultan, kita wajib membuat pembukuan resmi. Dalam hal ini pengeluaran kita untuk mendukung pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
    Kalau perhitungannya agak rumit, kita bisa meminta untuk dikenakan tarif norma. Artinya kita mengacu pada pemerintah berapa persen dari penghasilan kita yang kena pajak, dan berapa yang tidak. Ini lebih sederhana.
    Tapi kita diwajibkan memiliki pembukuan sebagai bukti.

  10. irwan pahlipi

    Bagaimanapun, meski selesai juga, tapi ini pasti sempat menjadi masalah bagi Pak Armein yang akan mengganggu ketenteraman hati dan konsentrasi kerja. Saya melihat benang merahnya terkait banyak persoalan lain di negeri kita ini yang senada, yaitu ketidakmampuan melihat sumber masalah tetapi langsung reaktif mencari kambing hitam yang mau dikorbankan. Di negeri ini, bahkan mungkin seluruh dunia (saya baca dari buku robert kiyosaki), karyawan gajinya sudah dipotong sebelum bahkan diterima si karyawan, hal ini berlaku juga di negeri ini. Saya yakin petugas pajak tahu hal ini, bahkan juga mengalami untuk gajinya sendiri. Jadi dengan kasus Pak Armein, mestinya bukan Pak Armein yang jadi ‘tersangka’nya, mestinya kantor yang motong dan nyetor pajaknya. Tapi lagi2 Pak, kebanyakan bangsa kita ini gak mampu lihat sumber masalahnya, dan karyawan yang cuma kerja dan terima gaji bersih, lagi2 paling gampang dikorbankan.
    Hal lain, sistem basis data perpajakan kita gak konek antar satu unsur dengan unsur lain. Pajak penghasilan antara npwp perusahaan dengan npwp karyawan gak tersambung, jadi lagi2 mereka minta laporan tiap tahun dari karyawan secara manual, dengan alasan cross check. Hal ini gak perlu terjadi kalo mereka punya data karyawan tiap perusahaan yang disetor pajaknya oleh perusahaan. Gak masuk akal untuk cek karena pasti tiap karyawan untuk pelaporan butuh data yang hanya didapat dari perusahaan, mestinya klop. Mungkin cek hanya berlaku untuk kasus ekstrim pemalsuan bukti setor, sebab mana mungkin karyawan bisa lapor kalo bukti setornya gak ada atau gak dikasih oleh perusahaan. Saya kira lebih gampang cek data dari perusahaan daripada dari karyawan, karena bagaimanapun pasti jumlah karyawan lebih banyak daripada jumlah perusahaan.
    Soal adanya penghasilan lain, lha kan tiap penghasilan, katakan punya pekerjaan di tempat lain, juga dilaporkan oleh perusahaan lain tsb berikut npwp yang sama.
    Saya pernah baca argumen untuk pelaporan ini, katanya untuk cek apa ada petugas pajak yang kongkalikong dengan perusahaan. Walah2 lagi2 untuk ketidakmampuan pemerintah kekang korupsi tapi rakyat yang dikejar2.

    Kalo kita lihat lagi lebih jauh, pajak ini gak konek juga dengan pajak PBB dan kendaraan, karena pembayaran PBB dan kendaraan tampak terpisah. Bagaimana dengan pajak peghasilan istri, tampaknya gak juga konek dengan npwp suami. Saya gak yakin pemerintah atau kantor pajak punya link yang bagus dengan pemda sehingga punya data setiap keluarga. Ini tampak waktu saya beli rumah, setelah balik nama, ternyata spt pbb saya gak juga berubah, tetap atas nama pemilik lama. Coba cek diknas Pak, apa guru2 sudah punya npwp. Istri teman saya yang guru pernah minta bukti setor pajak, minimal keterangan dari kantor diknas, atau setidanya mau fotokopi buku pembayaran gahi rinci selama setahun, gak dikasih oleh bendahara diknas, alasannya sudah di gudang,kemudian dicoba minta tolong ke pegawai diknas lainnya untuk ambil dokumen di gudang tsb dan fotokpinya, karena pegawai keuangan malas melayani untuk ambil dokumen2 tsb, tetapi gak juga dikasih pegawai lain tsb untuk masuk gudang. Nah, kalo gini, pasti bukannya diknas yang bakal disalahin, tapi pasti karyawan yang gak berdaya yang dipojokkan.
    Sistemnya belum ada, bahkan masih kacau, tapi maksa mau bikin seperti di negara maju, itupun hanya bersisa di kewajibannya, tetapi setelah bayar pajak, gak ada hak yang diperoleh sebagai WNI yang telah bayar pajak.
    Saya prihatin dengan persoalan Bapak, yang sangat mungkin akan menimpa WNI lain. Punya npwp bukannya dihargai, tapi orang pertama yang jadi tersangka kalo ada data yang gak sama. Hal prinsip lain, sejak dulu karyawan selalu bayar pajak meski gak punya npwp, bukankah itu esensinya, tapi ditjen pajak keluarkan ancaman akan denda karyawan yang gak punya npwp meski sudah bayar pajak (sudah dipotong perusahaan). Rupanya lebih penting birokrasi dan unjuk kuasanya ketimbang esensinya. Kalo perusahaan gak setor, atau gelapkan, ya sebenernya kan sudah ketahuan siapa yang kriminal, yang pasti bukan si karyawan kan. Saya baca peristiwa npwp di sumut, katanya punya npwp bebas fiskal, ternyata ada kartu npwp yang gak valid, bisa jadi ini akal2an saja.
    Pak Armein yang seorang intelektual (akademisi) saja bisa jadi ‘bulan2an’ persoalan pajak, padahal selalu tertib bayar pajak2, apalagi masyarakat awam yang kadang intelektualnya jauh di bawah kalangan akademisi, seperti saya ini. Betapa lemahnya posisi rakyat ini, selalu jadi bahan permainan dan tumbal pemilik kekuasaan. Salam Pak, semoga tidak pernah alami hal ini lagi.

  11. Indonesia ingin jadi kayak negara maju, dapat tax sebanyak2nya ke negara. Ya beginilah kalo SDMnya masih kurang sip.




Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: