Ketidakadilan pajak penghasilan?

Di negara ini, mau berbuat baik bisa berakibat ketidak-adilan.

Setiap akhir Maret, dosen ITB sibuk mengisi mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Maklum, deadline 31 Maret. Banyak dosen ITB tergerak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak. Kita sama-sama tahu, tidak ada negara maju dan modern yang tidak ditunjang pajak.

Cuma keinginan baik ini berbuah kesulitan. Rupanya, sistem PPh wajib pajak orang pribadi di Indonesia sangat menekankan pada Revenue, tanpa mempedulikan beratnya beban kebutuhan masyarakat. Misalnya, saya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan total tanggungan istri dan empat orang anak harus membayar pajak yang relatif sama besarnya dengan rekan saya yang single.

Contoh: saya PNS golongan IIIc menerima gaji Rp. 28.334.600. Karena berkeluarga, saya mendapat nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp. 18.000.000, sehingga penghasilan kena pajak Rp. 28.334.600 – Rp. 18.000.000 = Rp. 10.334.600. Untuk jumlah ini, saya terkena tarif 5%, sehingga saya harus membayar pajak Rp. 516.730. (Jadi dalam setahun, setiap orang dalam keluarga saya harus hidup dengan uang Rp. 4.63 juta! )

Rekan saya dengan gaji sama tapi single mendapatkan PTKP Rp. 13.200.000,- Jadi, dengan tarif 5%, ia terkena pajak Rp 756.730. (Dalam setahun satu orang ini hidup dengan Rp. 27.577.870)

Menurut saya ini tidak benar. Seharusnya pajak dikenakan pada Net Income, bukan pada Revenue. Seharusnya pajak dikenakan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya yang pantas (sepeti biaya hidup, biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan transport). Sama seperti perusahaan yang membayar pajak pada Profit-nya, bukan pada Revenue!

Sebenarnya bagi wajib pajak pekerja lepas yang bukan PNS, pemerintah mengijinkan berlaku perhitungan pajak seperti pada perusahaan, yakni melalui pembukuan atau melalui sesuatu yang disebut norma. Sayangnya ini tidak berlaku bagi dosen ITB 😦

Banyak dosen ITB yang kecewa, karena keinginannya untuk membayar pajak malah dihukum dengan tagihan pajak yang tidak masuk akal, sampai senilai tiga-empat bulan gaji!


  1. Setuju Pak, kita nyumbang negara terus nih! Kerjaan serius tapi gaji cuman main2 seperti di posting saya ini:
    http://grandis.wordpress.com/2008/02/16/antara-serius-dan-main-main/

    Salam kenal (meski sudah sering ketemu di jalan/acara kampus …)

  2. azrl

    Hallo Pak Oemar Bakrie, salam kembali 🙂

    Saya kira benar, kita nyumbang negara terus nih hehehe

  3. Hmm, kalo 1 orang single PTKPnya Rp 13.200.000, 2 orang single = 2×13.200.000 , berkeluarga PTKP= 18.000.000. Kesimpulan: mendingan PTKP dihitung 2 orang single dibanding berkeluarga he he he. Btw, kalo istri itu berapa PTKPnya ?

  4. etha margaretha lalong

    menurut sy setuju saja kalau dengan pemotongan pajak untuk pns yang golongannya diatas (pajak perorangan)yaitu pph, tapi alangkah baiknya pajak juga harus memikirkan supaya dibuat jadi satu jangan terpisah. artinya bnyk sumbangan meluncur untuk pajak




Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: