Archive for April 8th, 2010
Salah satu argumen penting dalam menolak UU BHP adalah badan hukum menyebabkan pendidikan tinggi menjadi mahal. Jadi pendidikan tinggi harus diselenggarakan pemerintah. Menurut saya, argumen ini sangat misleading dan menipu. Di Indonesia, tanpa menjadi badan hukum yang otonom, perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah akan mengalami kesulitan untuk berkembang.
Untuk mengakselerasi penetrasi broadband di Indonesia, kita memerlukan model penetrasi. Model itu perlu mempertimbangkan aspek meaningfulness. Aspek makna broadband bagi kehidupan masyarakat.
-
Recent Comments
Pak Parmis- Oemar Bakrie
- An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
- Rene Arthur Palit
- Ketut Wikantika
- Yani's Weblog
- Padepokan Budi Rahardjo
- Arry Akhmad Arman
- Andriyan Bayu Suksmono
- Joko Sarwono
- Google News
