Neoliberalism? Hari ginii ? Saya pikir Budiono tidak sebodoh itu.
Baiklah saya akui, saya bukan pakar ekonomi. Saya tidak fasih dengan segala istilah dan label ekonomi seperti Neoliberalism. Tapi kalau ada pihak-pihak yang mempersoalkan hak seseorang menjadi Wapres atas dasar penganut paham neoliberisme, mereka wajib memperjelas. Apa maksudnya dengan ajaran neoliberalisme, mengapa itu berbahaya, dan mengapa Budiono itu neoliberalis?
Supaya jangan menjadi kebiasaan. Untuk mengganyang seseorang, beri dia label. Label seperti penganut ajaran sesat atau ajaran neoliberalisme. Setelah itu mobilisasi kekuatan, resmi atau jalanan, untuk menindas seseorang. Trik jaman orde baru yang justru diulang sekarang.
Sambil menunggu penjelasan mereka, kita bisa menebak-nebak.
Mungkin maksudnya paham neolibralisme adalah paham yang menganjurkan disiplin fiskal, pengurangan peran pemerintah, privatisasi, sampai pada perlindungan hak milik dan hak kekayaan intelektual.
Apakah mereka anti hal-hal ini?
Apakah Budiono menganut paham ini?
Mereka dan Budiono yang bisa menjawab. Saya cuma bilang, konsep neolibralisme sedang dimodifikasi besar-besar di Amerika Serikat, di bawah Presiden Obama, dan juga di tempat lain seperti Amerika Selatan. Pemerintah mengambil alih bank-bank dan industri besar. Peran pemerintah, terutama sebagai regulator, diperbesar. Privatisasi terhenti, dan bahkan cenderung nasionalisasi.
Dengan kata lain, neoliberalisme ditinggalkan orang. Ini hanya didukung partai Republik, dan mereka kalah telak di pemilihan legislatif maupun eksekutif. Dan kecendurnagn ini meluas ke seluruh dunia.
Jadi, maksud saya, kalau Budiono mau menganut paham neoliberalism, berarti dia hidup di era abad 20. Era deregulas dan privatisasi. Era Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Masak sih? Budiono the smartest economist bisa se kuno itu?
Jadi, supaya adil, lebih baik mereka yang memberi label itu wajib menjelaskan semua ini. Jelaskan yang jernih pada masyarakat, supaya kita semua tambah pintar. Mana tahu mereka benar, sehingga kita diselamatkan dari salah pilih di pilpres.
Kalau tidak kita semua jadi bingung membaca reasoning dari keputusan politik yang diambil…
May 15, 2009 at 10:48 pm
sepertinya jaman negara ini dulu jual Indosat dan privatisasi BUMN lebih terasa deh nuansa neolib nya…
May 16, 2009 at 9:58 am
Minta izin di copy pak.
May 16, 2009 at 10:28 am
@khairulu: setuju
May 16, 2009 at 7:33 pm
Biasalah pak, saling mendiskreditkan orang….
Terus anehnya, kalau pak Boed di cap seperti itu, kok presidennya enggak ya? Bukankah tanpa persetujuan presiden tak jalan?
Terus apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan? Karena sebetulnya saya sendiri juga tak tahu, istilah ini muncul akhir2ini dalam rangka pemilu. Sebagai orang yang bekerja di lembaga terkait dengan keuangan, saya tahu persis program-program pro rakyat…masalahnya belum semuanya tuntas, karena Indonesia memang luas, apalagi krisis ekonomi 10 tahun yang lalu, tak semuanya bisa bangkit kembali.
Menurut saya kan kita tinggal menilai dan memilih mana yang terbaik dari ketiga kandidat tsb…dan tentu ini hak pribadi masing-masing pemilih.
May 17, 2009 at 4:23 am
Bagi ekonom sekarang, warna liberal-sosialis-kerakyatan itu cuma retorika politik aja.
Untuk mem-populerkan (pro kerakyatan) dan untuk menjatuhkan (orang neo-lib).
Ekonom2 sperti Kwik(PDIP), Amien (PAN) itu orang yg sering terjebak pd masa lalu. Dimana orang masih mudah mendiferensiasi ideologi ekonomi.. Dan mereka menggunakan itu, seringkali, untuk retorika semata..
Faktanya, sekarang, pada implementasi di lapangan, cukup sulit menentukan seorang ekonom liberal atau kerakyatan. Definisi ekonomi kerakyatan-Pancasila versi UGM pun ga jelas.
Dan pada akhirnya, kita Ekonom, berbicara dalam tataran parameter, angka pengangguran dan kemiskinan.
Apapun warnanya, selama parameter berhasil, ya udah.
May 17, 2009 at 8:46 am
budiono jangan kita anggap sebagai orang dengan paham ini itulah… tapi kita lihat praktiknya, bagaimana beliau membawa perekonomian kita kedepannya… sukses buat azrl, hidup ekonom!!!
May 17, 2009 at 10:46 am
bravo sbyberbudi
May 17, 2009 at 10:47 am
bravo sby berbudi
May 18, 2009 at 4:26 pm
Mungkin bukan..tapi KECENDERUNGAN NeoLiberalis pasti..
Budiono tidak punya VISI KEBANGSAAN yang jelas, dia hanya pejabat kelas pekerja, pekerja kwartalan dans semesteran.
Bicara PilPres..seharusnya kita jangan berpikir hanya 5 tahun ke depan tapi lebih kepada nasib anak cucu kita itu yang tidak dimiliki SBY Budiono..
May 18, 2009 at 10:24 pm
jaman budiono, semua aset Indonesia tlh dijual. privatisasi merajalela. lihat aj telkom,indosat,Bulog jd perum, devisa bebas, swastanisasi migas,blok cepu dksh k exconn, KPC dijual, dll, byk x,,,,
udah kgk usah pilih budiono, tp pilih sby. tp pa sby mampu mengontrol budiono …??????????????
May 21, 2009 at 10:21 pm
Kalau dilihat sistem ekonomi di dunia baik kapitalisme dan sosialisme belum berhasil mensejahterakan rakyat. Dua dekade lalu semua orang menyaksikan runtuhnya tembok Berlin dan sosialisme di Uni Sovyet sekarang kita dapat menyaksikan dan merasakan runtuhnya kapitalisme barat akibat krisis keuangan multi kompleks. Sistem Ekonomi global sedang bermetamorfosa mencari bentuk keseimbangan baru antara sosialis, kapitalis, neolib dan konsep konsep ideologi pemikiran lain yang lebih mengedepankan keadilan, moral, hati nurani, kejujuran dan kesejahteraan bersama yang proporsional. Zaman gini banyak yg latah buat label2 tp belum tentu tahu substansinya asal populis ekonomi kerakyatan vs neolib apa kapitalis dsb.
May 21, 2009 at 10:23 pm
Kalau dilihat sistem ekonomi di dunia baik kapitalisme dan sosialisme belum berhasil mensejahterakan rakyat. Dua dekade lalu semua orang menyaksikan runtuhnya tembok Berlin dan sosialisme di Uni Sovyet sekarang kita dapat menyaksikan dan merasakan runtuhnya kapitalisme barat akibat krisis keuangan multi kompleks. Sistem Ekonomi global sedang bermetamorfosa mencari bentuk keseimbangan baru antara sosialis, kapitalis, neolib dan konsep konsep ideologi pemikiran lain yang lebih mengedepankan keadilan, moral, hati nurani, kejujuran dan kesejahteraan bersama yang proporsional. Zaman gini banyak yg latah buat label2 tp belum tentu tahu substansinya asal populis ekonomi kerakyatan vs neolib apa kapitalis dsb.
May 21, 2009 at 10:24 pm
Kalau dilihat sistem ekonomi di dunia baik kapitalisme dan sosialisme belum berhasil mensejahterakan rakyat. Dua dekade lalu semua orang menyaksikan runtuhnya tembok Berlin dan sosialisme di Uni Sovyet sekarang kita dapat menyaksikan dan merasakan runtuhnya kapitalisme barat akibat krisis keuangan multi kompleks. Sistem Ekonomi global sedang bermetamorfosa mencari bentuk keseimbangan baru antara sosialis, kapitalis, neolib dan konsep konsep ideologi pemikiran lain yang lebih mengedepankan keadilan, moral, hati nurani, kejujuran dan kesejahteraan bersama yang proporsional. Zaman gini banyak yg latah buat label2 tp belum tentu tahu substansinya asal populis ekonomi kerakyatan vs neolib apa kapitalis dsb.
May 22, 2009 at 10:00 am
Saya sendiri kurang tauu tuhh Budiono siapa…?
nampaknya kurang familiar yaggh…?
May 24, 2009 at 6:20 pm
dieta… baca blog saia… silahkan kenalan dengan sosok budiono
May 27, 2009 at 2:18 pm
Sekedar “memperkaya” arti Neolib saya dikutip dari milis teman2…..Bukan untuk kampanye, saya hanya mengabarkan kita sendiri yang menentukan
————————————————–
Saya sudah dpt ijin dari Drajad Wibowo utk neruskan info ini ke milis. Silahkan simak info ini: (Satrio Arismunandar)
Ijinkan saya berbagi sedikit tentang bahaya kebijakan yang pro-pasar yang berlebihan. Saya sering menyebut sebagai pro Konsensus Washington (KW), tapi secara politik orang lebih suka menyebut neolib. Saya sengaja memilih contoh paling baru.
Awal tahun ini, kalau tidak salah akhir Februari 2009, Depkeu menerbitkan Global Medium Term Notes (GMTN) dalam US$ dengan masa jatuh tempo 10 tahun dan yield 11,75%. Jumlahnya US$ 3 milyar, diterbitkan di New York.
Yang jadi konsultan adalah beberapa lembaga keuangan asing, underwriters- nya mereka2 juga, investor asing pun beli melalui mereka. Jadi konflik kepentingannya sangat kental.
Dalam bahasa awam, ini berarti negara berutang kepada investor asing. Utangnya dalam US$ dan negara membayar “bunga” sebesar 11.75% dalam US$ !!! Belum lagi fee bagi para konsultan dan underwriters asing tersebut. Sebagai pembanding, deposito dollar di perbankan dalam negeri hanya memberi bunga sekitar 2-3%.
Di AS sendiri, bunga deposito dollar jauh lebih rendah. Jadi selama 10 tahun ke depan, negara harus membayar bunga yang kemahalan sekitar US$ 240 juta atau Rp 2,5 triliun per tahun, kalau kita anggap kemahalannya hanya sekitar 8%.
Ikhwan dan akhwat bisa dengan mudah melihat mengapa Depkeu, menteri2 dan tim ekonomi yang dicap “neolib” itu sangat disukai investor asing. Ya karena investor asing itu dimanjakan dengan keuntungan yang luar biasa, mulai dari consulting fee, underwriting fee, other fees sampai dengan selisih suku bunga yang naudzubillah tingginya.
Tapi kalau uang Rp 2,5 triliun per tahun itu dimintakan untuk membeli suku cadang Hercules, Fokker, Corvet dll milik TNI, masya Allah bapak-bapak Jenderal yang mengurusi hal ini sampai harus mengemis-ngemis. Itupun ditolak. Padahal nyawa ratusan
prajurit yang jadi taruhannya. Jadi kecelakaan demi kecelakaan yang menimpa TNI kita itu adalah “disasters waiting to happen”.
Apalagi kalau dana tersebut dimintakan utk memperkuat BUMN strategis spt Boma Bisma, Krakatau Steel, Dirgantara Indonesia, PAL, Inka dll. Di DPR saya harus stay alert setiap saat kalau2 ada rencana mau memotong2 dan menjual BUMN2 tsb.
Dengan negara memberikan “bunga” sedemikian tinggi, bagaimana perbankan dalam negeri berani menurunkan suku bunga? Dana simpanan pihak ketiga (baca: tabungan, deposito dll) di bank mereka bisa lari ke luar.
Jadi nasabah2 KPR yang harus membayar bunga kemahalan, debitor2 UKM, para pelaku usaha riil juga menjadi korban dari kebijakan di atas.
Ikhwan dan akhwat sekalian, itu baru satu contoh dari satu penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Padahal setiap tahun negara menerbitkan puluhan SUN. Modusnya kira2 sama. Anehnya, KPK tidak pernah menyelidiki kerugian negara ini.
Contoh lain masih banyak, dengan korban yang semakin meluas. Contoh di atas baru dari SUN saja. Belum lagi dari kebijakan perbankan, pasar modal secara umum, asuransi dsb. Belum lagi dari kebijakan dan sistem perdagangan, rejim investasi, rejim migas, rejim pertambangan umum, dst dsb.
Terakhir, perlu diingat kebijakan seperti sudah dilaksanakan puluhan tahun. Bisa dibayangkan berapa banyak korban dan berapa besar lost opportunities yang harus kita tanggung sebagai bangsa.
Sebagai penutup, sebagai pembicara seminar, selama beberapa tahun ini saya selalu menutup presentasi saya dengan kalimat berikut:
“Allah menciptakan kita sebagai bangsa rajawali. Tapi elit-elit kita yang menjadikan kita sebagai bangsa bebek. Karena itu mari kita semua terbang bebas lepas sebagai rajawali”
Semoga bermanfaat, mohon maaf atas semua kesalahan.”
wass.wr.wbt.
Saya yang dhoif, dradjad wibowo
(kiriman Satrio Arismundar ke milis jurnalisme)
May 30, 2009 at 8:33 am
mas, bagus tulisannya, apa boleh saling tukar link, trima kasih ya mas.
May 30, 2009 at 9:07 am
Kayaknya mendingan Budi Anduk deh….saya juga kurang cocok ama Boedi-ono iki….=)
http://sendit.wordpress.com
June 8, 2009 at 8:15 pm
Budi—ono—halah ke sono aja lo, ke amrik. mengabdi tuh sama bush (walah bush kan udah gak jadi presdien lagi), klw gitu ke israel aja sono…
June 13, 2009 at 7:42 pm
lawong fakta sudah sangat jelas gitu kok masih dibilang cuman mengklaim!!!!!!!!!!!!
budi ono neng israel,budi ono pro negara kafir!
June 19, 2009 at 1:11 pm
itu mahhh cuman isu doak… yang penting indonesia bisa stabil kayak dulu..
July 6, 2009 at 12:30 pm
kok ribut soal calon wakil saya? kenapa tdk ngributin sy? kan saya yg nyuruh dia? lha wong utk kampanye kok! sy kan butuh dana utk pencitraan? dari coba kl bukan dari proyek2 gituan? dasar kalian aja yg payah..