Hukum Alam, Agama, dan Positif

Dari perbincangan tentangb hukum yang memerdekakan, menarik untuk mengkaji berbagai jenis hukum.  Kita bisa menginventarisasi berbagai aturan dan hukum.  Saya melihat ada tiga: hukum alam, hukum agama, dan hukum positif.

Hukum Alam itu ditemukan para ilmuwan.  Ia dikodifikasi dan ditulis ke dalam buku-buku ilmiah.  Siapapun, khususnya yang menjadi subyek hukum ini, harus patuh pada hukum alam.  Siapa penegak hukum nya?  Alam sendiri.  Kita tidak punya pilihan banyak, selain mematuhinya.

Hukum Alam selalu berubah, di amandemen istilah kerennya, bergantung dari penemuan-penemuan baru.  Pada prinsipnya buku-buku jurnal ilmiah berisikan hukum-hukum yang baru.

Hukum Agama diturunkan dari Kitab Suci.  Ia dikodifikasikan oleh ahli hukum agama ke dalam buku-buku agama dan hukum agama.  Subyek hukum ini adalah penganut dari agama ini.  Siapa penegak hukum nya?  Seharusnya Tuhan sendiri.  Dalam prakteknya, muncul lembaga-lembaga manusia yang memastikan hukum-hukum ini dipatuhi.

Hukum Positif diturunkan dari Ideologi melalui mekanisme kesepakatan.  Negara hukum adalah negara berbasis mekanisme produk hukum ini.  Hukum Positif dibuat di lembaga legislatif dan dikodifikasi menjadi undang-undang.  Subyek hukum nya adalah warga negara.  Penegak hukumnya adalah polisi, jaksa, dan Hakim.

Dari pemahaman ini, menarik untuk dilihat realitas-realitasnya.

Hukum Alam dan Hukum Agama dikodifikasi oleh pakar (ilmuwan atau ahli agama).  Tapi Hukum Positif di Indonesia dikodifikasi oleh anggota DPR, yang sering buka pakar hukum positif.  Tidak heran, banyak sekali kelemahan-kelemahan produk hukum di Indonesia.

Adalagi soal engineering, artinya Hukum Alam justru menjadi dasar inovasi yang berguna.  Hukum Alam memang bisa menghukum (punish) kita.  Tapi peradaban manusia dibangun oleh adanya Hukum Alam.  Seharusnya Hukum Positif juga memiliki aspek seperti itu: pembangunan masyarakat yang dan peradaban yang merdeka.

Kemudian sering terjadi kerancuan.  Saat pencipta teknologi Blue Energi yang menghebohkan itu memperkenalkan temuannya, itu sebenarnya adalah produk hukum alam.  Tapi ia tidak bersedia menggunakan mekanisme kodifikasi hukum alam untuk memperkenalkan karyanya.  Dengan kata lain, para ilmuwan tidak bisa memverifikasi penemuannya itu.  Akibatnya ia berada di luar sistem hukum alam.

Sekarang masalah nya menjadi masalah hukum positif.  Penciptanya dibawa ke pengadilan.  Ia dituduh menipu.  Lha, bagaimana mau membawa kasus hukum alam ke sistem peradilan hukum positif? Instrumen yang dimiliki tidak pas.

Juga konflik antara hukum negara dan hukum agama juga punya kontroversi yang sama.  Apakah penegak hukum positif bisa digunakan untuk menegakkan hukum agama?  Misalnya, ada seorang Pendeta melakukan pelangaran dogma.  Apakah polisi bisa menangkapnya?  Kalau seorang dosen menemukan rumus yang salah, apakah ia boleh dipenjara?

Hukum adalah semacam kontrak.  Kalau saya tidak menandatangani kontrak itu, apakah saya terkena akibat hukumnya?

Soal hukum seperti ini benar-benar memerlukan kejernihan dan kecerdasan berpikir.  Siapa yang menjadi subyek dan obyek hukum, dan berdasarkan apa ia termasuk dan terikat ke dalam hukum itu.

Sebenarnya sayang sekali kalau para ahli hukum kita hanya sibuk melayani kawin cerai dan pertengkaran selebriti.  Lebih baik waktunya digunakan untuk membangun masyarakat yang merdeka.  Hukum dibuat untuk melindungi kemerdekaan kita…

About these ads

  1. Berarti, siapakah seharusnya yang menyusun hukum suatu negara?

    Tidakkah seharusnya ilmuwan dan agamawan dilibatkan, mengingat hukum suatu negara seharusnya mempertimbangkan baik hukum alam dan hukum agama?

    Sayangnya, seringkali hukum justru dibangun oleh pedagang, sarjana sosial dan kaum militer, sehingga hukum yang terbentuk adalah hukum yang otoriter.

  2. ada hukum yang mengatur tata krama dan tingkah laku manusia tidak?

    masalah blue energy. maksud dengan instrumentnya tidak pas apa? jadi ingat dahulu yang mengatakan bahwa bumi ini bulat ditangkap.

    thank u

  3. @ Zener

    Saya termasuk yang beraliran bahwa Pak Joko Suprapto tidak usah diusut, mengingat yang bersangkutan setidaknya punya niat baik, sekalipun implementasinya mungkin jelek sekali.

    Justru, yang bersangkutan HARUS DIBERIKAN BEASISWA kuliah di ITB, agar niat baik yang bersangkutan dapat benar2x terwujud.

    Mungkin Pak Armein tertarik membimbing Pak Joko? :P

  4. andy

    BAGAIMANA MAU MENERAPKAN HUKUM DARI ALLAH SEDANG ORANG YANG AHLI FIQH HAMPIR HILANG DI iNDONESIA




Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,012 other followers

%d bloggers like this: